TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menceritakan kiprahnya saat mengepalai PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2009 hingga 2014 silam. Salah satunya adalah ketika ia mendongkrak pendapatan para pegawai PT KAI.
Baca juga: Menteri ESDM Sebut Surat Sudirman Said Bukan Dasar Perpanjangan Izin Freeport
Sejak awal didapuk menahkodai perusahaan pelat merah itu, Jonan sudah berpikir bahwa salah satu cara memperbaiki layanan perusahaannya adalah dengan menaikkan tunjangan kinerja para pegawai.
"Sepuluh tahun yang lalu saat saya mulai masuk, take home pay Kepala Stasiun Gambir Rp 2.750.000. Saya tanya apa cukup? Katanya enggak cukup," ujar Jonan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.
Imbas dari penghasilan yang kurang cukup, kata Jonan, sang kepala stasiun pun mencari sampingan di sana sini demi menghidupi keluarganya. Bukan hanya pendapatan yang kurang bagi para pegawai, Jonan menyoroti pemasukan dari sektor parkir yang minim, yaitu hanya Rp 3 juta per hari.
Jonan lantas memutuskan untuk memperbaiki struktur kompensasi tersebut, agar pendapatan para pegawainya cukup untuk hidup. Ternyata, ujar dia, layanan kereta api bisa membaik, di samping pendapatan para pegawai yang juga membaik.
"Sekarang take home pay Kepala Stasiun Gambir Rp 27,5 juta hingga Rp 30 juta, naik sepuluh kali," ujar Jonan.
Seiring dengan itu, pendapatan dari parkir di Stasiun Gambir melonjak menjadi lebih dari Rp 100 juta atau naik 30 kali dari sebelumnya. "Yang ingin saya sharing adalah bagaimana kita melayani masyarakat lebih baik, namun hidup kita juga lebih sejahtera, tidak bisa salah satu."
Terkait BLU, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa Badan Layanan Umum bukanlah entitas untuk mencari keuntungan. Kendati, pada realisasi tahun 2018, pendapatan BLU bisa mencapai 128 persen dari target.
"Walau begitu tidak berarti BLU kejar-kejaran mencari keuntungan, karena BLU didesain untuk pelayanan," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 26 Februari 2019.
Ia mendorong BLU agar melayani dengan maksimal, namun tetap dengan efisiensi biaya, waktu, dan proses bisnis.
Sri Mulyani menyebut BLU sebagai entitas yang merupakan subjek dari banyak regulasi. Sehingga, posisi BLU semestinya seperti korporasi atau entrepreneur namun tidak mencari keuntungan. "Jadi tingkah lakunya seperti korporat, tetapi tujuan utama sebenarnya adalah untuk melayani masyarakat."
Dengan demikian, Sri Mulyani menegaskan pola pikir BLU harus berbeda dari lembaga birokrasi maupun entrepreneur murni."Kira-kira seperti sociopreneur, ini yang harus kita bangun dan perkuat," kata dia. Ia meminta setiap BLU saling melihat satu sama lain meski berbeda rumpun.
Baca berita Ignasius Jonan lainnya di Tempo.co
